300 Guru TK Kabupaten Malang Terima SK Penyetaraan Guru Non-PNS

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang M. Hidayat saat menyerahkan secara simbolis SK penyetaraan guru non-PNS, Selasa (25/06/2019). (Nana)
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang M. Hidayat saat menyerahkan secara simbolis SK penyetaraan guru non-PNS, Selasa (25/06/2019). (Nana)

BANGKALANTIMES, MALANG – Dinas Pendidikan Kabupaten Malang kembali meneguhkan komitmennya dalam membangun kualitas pendidikan sekaligus memberikan apresiasi kerja kepada para guru di wilayahnya. Yaitu dengan menyerahkan surat keputusan (SK) penyetaraan guru non-PNS kepada 300 guru taman kanak-kanak (TK) yang digelar di ruang rapat Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

Dihadiri secara langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang M Hidayat serta Kepala Bidang Tenaga Teknis Kependidikan Suwandi, penyerahan SK penyetaraan guru non-PNS ini disambut suka cita oleh ratusan guru TK.

Pasalnya, melalui penyetaraan guru non-PNS, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang mengakui kinerja para guru TK sekaligus berdampak terhadap hak guru non-PNS berupa tunjangan profesi pendidik (TPP). 

Menurut Hidayat, dengan diterimanya SK penyetaraan guru non-PNS, mereka memiliki hak untuk mendapatkan TPP. "Jadi, memang kinerja mereka diakui dan disahkan melalui SK tersebut. Sehingga mereka berhak mendapat TPP sesuai dengan gaji pokok yang diterima oleh guru PNS. Ini merupakan wujud apresiasi pemerintah terhadap para guru non-PNS," kata Dayat, sapaan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Selasa (25/09/2019) kepada MalangTIMES.

Penyetaraan guru non-PNS merupakan pengakuan terhadap kualifikasi akademik, masa kerja, dan sertifikat pendidik yang dimiliki guru bukan pegawai negeri sipil (PNS) yang diformulasikan dengan menggunakan angka kredit, jabatan, dan pangkat yang setara dengan angka kredit, jabatan, dan pangkat pada jabatan fungsional guru PNS.

Penyetaraan guru non-PNS tersebut, lanjut Dayat, bukan hanya sekadar untuk mendapatkan TPP. "Tapi, ada hal yang krusial yaitu terkait dengan pengembangan profesi dan karier bagi para guru. Kualitas pendidikan tercapai apabila para guru juga sejahtera. Penyetaraan guru non-PNS ini adalah salah satu cara untuk itu," urainya.

Dayat melanjutkan, penyetaraan guru non-PNS tidak hanya untuk tingkat TK saja. "Guru SD sampai SMP juga bisa mendapatkan penyetaraan. Asal memenuhi syarat yang berlaku," imbuhnya.

Beberapa prasyarat guru non-PNS bisa mendapatkan SK penyetaraan adalah sebagai berikut: 
- Bertugas sebagai guru tetap pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat. 
- Memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) yang diperoleh dari perguruan tinggi yang terakreditasi, bagi yang memiliki kualifikasi akademik magister (S-2) atau doktor (S-3) dari program studi yang terakreditasi paling rendah B.
- Bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai guru kelas/guru mata pelajaran/guru bimbingan dan konseling/guru pembimbing khusus, mengajar mata pelajaran/membimbing sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimiliki.
- Bagi guru yang belum memiliki sertifikat pendidik sebagai guru kelas/guru mata lelajaran/guru bimbingan dan konseling, guru pembimbing khusus, mengajar mata pelajaran/membimbing sesuai dengan kualifikasi akademik yang dimiliki.
- Usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diusulkan.
- Memiliki nomor unik yang dikeluarkan oleh Kementerian.
- Melaksanakan tugas sebagai guru kelas/guru mata pelajaran/ guru bimbingan dan konseling/guru pembimbing khusus dan memenuhi beban kerja guru setiap minggu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"KMi berharap dengan diterimanya SK penyetaraan guru non-PNS ini, kualitas pendidikan di Kabupaten Malang semakin meningkat," pungkas Dayat.

Pewarta : Dede Nana
Editor : Yunan Helmy
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Sumber : Malang TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]bangkalantimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]bangkalantimes.com | marketing[at]bangkalantimes.com
Top