PBB-P2 Tetap Jadi Primadona PAD, Anggaran Belanja Dikuatkan

Kepala Bapenda Kabupaten Malang Purnadi masih mengandalkan sektor PBB-P2 dalam menyumbang PAD (Nana)
Kepala Bapenda Kabupaten Malang Purnadi masih mengandalkan sektor PBB-P2 dalam menyumbang PAD (Nana)

BANGKALANTIMES, MALANG – Tidak bisa dipungkiri, pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Malang terbesar dalam pajak masih disumbang oleh pendapatan dari Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Hal ini terlihat dari raihan pendapatan PBB-P2 yang setiap tahun meningkat dan masih menduduki angka tertinggi dalam postur PAD setelah pajak penerangan jalan. 

Tercatat, dari data APBD Kabupaten Malang tahun 2017,  pendapatan PBB-P2 sebesar Rp 52,5 miliar. Naik di tahun  2018 dan dibukukan dalam APBD 2019 menjadi Rp 64 miliar. Atau mengalami peningkatan pendapatan sebesar Rp 11,5 miliar.

Hal ini kembali ditunjang dengan adanya kegiatan pengelolaan database objek dan subjek PBB-P2 yang menghasilkan peningkatan jumlah di tahun 2019. Dimana, di tahun 2019, PBB-P2 yang tahun lalu sekitar 1.378.238 objek pajak dengan wajib pajak (WP) sebanyak 1,39 juta. Mengalami kenaikan, menjadi 1.391.163 obyek pajak dengan pokok ketetapan sebesar Rp 79,6 miliar.

Berbagai data itulah yang membuat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang pun memberikan porsi khusus dalam penganggaran belanja terkait PBB-P2. Dimana, total belanja untuk sektor pajak ini dialokasikan sebesar Rp 9,56 miliar untuk tahun 2019.

Purnadi Kepala Bapenda Kabupaten Malang menyampaikan, porsi belanja untuk PBB-P2 dengan nominal yang tercantum dalam APBD 2019, dibagi dalam beberapa kegiatan. Pertama, untuk insentif petugas pemungutan pajak sebesar Rp 2,9 miliar. Selanjutnya, ada belanja untuk pembentukan dan pemeliharaan basis data Rp 3,1 miliar dan pengelolaan database objek dan subjek pajak sebesar Rp 1,08 miliar.

"Selain itu untuk belanja cenderamata, souvenir, handle, piala, bingkisan dan bentuk penghargaan lainnya senilai Rp 1,34 miliar. Serta untuk kegiatan pekan panutan dan distribusi SPPT PBB-P2 Rp 421 juta," terang mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, Selasa (25/06/2019).

Berbagai item belanja untuk sektor PBB-P2 tersebut merupakan belanja rutin setiap tahun. Dalam upaya terus melakukan potensi-potensi yang masih belum tergali secara maksimal. Purnadi mencontohkan, untuk kegiatan pengelolaan database objek dan subjek PBB-P2. Dimana, pengelolaan itu dalam rangka mensinkronkan data atau objek pajak terkini yang terus mengalami perubahan.

"Kegiatan ini untuk menggali berbagai perubahan yang ada. Dimana objek pajak terus juga mengalami perubahan seiring dengan pembangunan. Sehingga data pajak menjadi riil di lapangan dengan kondisi terkini," ujar Purnadi.

Pria berkumis ini mencontohkan, di wilayah perumahan yang jumlahnya setiap tahun mengalami peningkatan. Data tahun lalu ada sekitar 700 ribu unit rumah di kawasan perumahan yang ada di Kabupaten Malang. Selain itu juga bangunan-bangunan perusahaan yang juga dimungkinkan mengalami perubahan.

"Perubahan ini yang tentunya kita identifikasi terus melalui kegiatan yang ada di Bapenda Kabupaten Malang," imbuhnya.

Insentif petugas pemungutan pajak sebesar Rp 2,9 miliar pun menjadi sangat penting. Khususnya bagi para pemungut PBB-P2 di perdesaan yang jumlahnya mencapai 378 desa. Adanya belanja itu, bisa memberikan dorongan bagi para petugas pemungut pajak, untuk bisa memenuhi target penarikan PBB-P2 di wilayahnya.

"Ini penting untuk memberikan apresiasi bagi petugas. Selain itu juga kita alokasikan belanja untuk piala, bingkisan atau hadiah dalam pekan panutan pajak yang setiap tahun kita gelar juga," pungkas Purnadi.

Pewarta : Dede Nana
Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Sumber : Malang TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]bangkalantimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]bangkalantimes.com | marketing[at]bangkalantimes.com
Top