Rakor di Jember, KPU Kota Blitar Ikuti Verifikasi Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Penyelenggara yang Terkena Musibah

Edi Winarno (Sekretaris KPU Kabupaten Blitar/Kiri) bersama Rangga Bisma Aditya (anggota KPU Kota Blitar Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM/Kanan)
Edi Winarno (Sekretaris KPU Kabupaten Blitar/Kiri) bersama Rangga Bisma Aditya (anggota KPU Kota Blitar Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM/Kanan)

BANGKALANTIMES, BLITAR – KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Timur mulai melakukan verifikasi terhadap para penyelenggara pemilu yang ada di 38 kota/kabupaten di Jawa Timur yang mengalami musibah pada pelaksanaan pemilu serentak 2019. 

Verifikasi tersebut dilakukan untuk memastikan kelengkapan syarat baik secara administrasi dan klasifikasi persyaratan untuk menerima bantuan atau santunan.

Kegiatan Verifikasi ini dilakukan oleh Biro SDM KPU RI dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan SDM dan Evaluasi Badan ADHOC Pemilu Serentai 2019 di Hotel Dafam Lutus, Kabupaten Jember, Kamis, 20 Juni 2019.

Dalam Rakor ini KPU Kota Blitar diwakili oleh Komisioner Divisi Sosidiklih Parmas dan SDM Rangga Bisma Aditya, dan Didampingi oleh Sekretaris KPU Kota Blitar, Edi Winarno. Berdasarkan data, di Kota Blitar terdapat 3 petugas sakit berat dan 4 petugas sakit ringan.

Dalam verifikasi tersebut beberapa berkas administrasi korban telah dilengkapi KPU Kota Blitar mulai, identitas korban meliputi KTP, KK, SK penyelenggara pemilu hingga rekam jejak medis dari dokter.

”Verifikasi ini untuk memastikan bahwa korban yang sakit di Kota Blitar karena bertugas sebagai penyelenggara pemilu 2019 sejak tanggal 10 April - 9 Mei 2019 tervalidasi oleh KPU RI. Dan untuk kedepannya bisa dipastikan mendapatkan hak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU RI,” jelas Rangga Bisma Aditya.

Mewakili KPU Kota Blitar, Rangga bersyukur petugas penyelenggara pemilu di Bumi Bung Karno tidak ada yang meninggal dunia meski tidak sedikit petugas yang mengalami sakit. "Alhamdulillah meski di Kota Blitar tidak ada yang meninggal, namun terdapat 7 orang yang sakit, termasuk sakit stroke yang harus diperjuangkan haknya untuk sekedar sebagai pengganti biaya pengobatan, meski jumlahnya tidak sebanding dengan pengorbanan mereka jika dibandingkan dengan kesuksesan Pemilu Serentak 2019," imbuh Komisoner KPU Kota Blitar yang baru dilantik satu minggu lalu oleh KPU RI di Surabaya.

KPU RI hari ini mulai melakukan verifikasi terhadap penyelenggara pemilu yang mengalami musibah pada pelaksanaan pemilu serentak 2019. Verifikasi tersebut untuk memastikan kelengkapan administrasi sebagai persyaratan untuk menerima bantuan atau santunan sebagaimana dijelaskan oleh Solekha, Kasubag SDM KPU kepada seluruh anggota KPU Kabupaten Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM serta Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

Lebih lanjut, Komisoner Divisi SDM dan Litbang KPU Provinsi Jawa Timur, Rochani menegaskan santunan yang diberikan KPU ini merupakan apresiasi dan penghargaan negara kepada petugas penyelenggara pemilu. 

“Santunan ini jangan dilihat mominalnya. Namun kita harus menjadikan santunan ini sebagai bagian dari apresiasi dari KPU untuk para korban. Untuk itu kita harus memastikan betul bahwa hak para korban benar-benar bisa kita salurkan melalui proses verifikasi ini,” tegasnya.

Seperti diketahui, korban meninggal pada pemilu serentak 2019 secara nasional sejumlah 591 petugas. Khusus di Jawa Timur sendiri terdapat 119 petugas. Jumlah ini belum termasuk petugas yang jatuh sakit yang mencapai 829 petugas.

Banyaknya korban baik yang meninggal dan sakit sedang hingga sakit berat kali ini, diduga karena beban kerja penyelenggara yang berat dalam pemilu serentak 2019 yang terdiri dari Pilpres dan Pemilu Legistatif DPR, DPD dan DPRD Provinsi serta DPRD Kota Kabupaten yang digelar secara serentak 17 April 2019 lalu.

Agenda Rakor kali ini, selain membahas tentang Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi penyelenggara, juga digunakan untuk membahas beberapa hal diantaranya tentang Rekapitulasi Penanganan Dugaan Pelanggaran Etik Badan ADHOC. Dimana di Kota Blitar tidak terdapat laporan pelanggaran atau nihil.(*)

Pewarta : Aunur Rofiq
Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Sumber : Blitar TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]bangkalantimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]bangkalantimes.com | marketing[at]bangkalantimes.com
Top