Wali Kota Malang Jawab Puluhan Pertanyaan Dewan, Salah Satunya Soal Aset yang Jadi Sorotan

Suasana rapat paripurna di Kantor DPRD Kota Malang. (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)
Suasana rapat paripurna di Kantor DPRD Kota Malang. (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)

BANGKALANTIMES, MALANG – Sejumlah anggota DPRD Kota Malang memberikan pandangan terkait Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018 beberapa waktu lau terhadap Pemerintah Kota Malang.

Setidaknya, ada sekitar 40 pertanyaan yang dijawab Wali Kota Malang Sutiaji hari ini (Senin, 17/6) di ruang sidang paripurna DPRD Kota Malang. Beberapa di antaranya, yakni berkaitan dengan aset tanah Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, retribusi, PPDB zonasi pendidikan, dan tingginya silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran) Kota Malang pada tahun 2018.

Menurut dia, hingga akhir Desember 2018 lalu ada 8.174 bidang tanah dengan luas 7.870.531 meter persegi. Dari total tersebut, masih 911 bidang saja yang bersertifikat. Sisanya yang mencapai 7 ribu lebih bidang tanah, masih berproses di Kantor Pertanahan.

"Sampai saat ini 7 ribu objek aset tanah milik pemkot, yang belum tersertifikat terdapat 438 obyek. Yang sampai saat ini masih berproses di kantor pertanahan," papar dia saat rapat paripurna DPRD.

Pria yang akrab disapa Aji ini menjelaskan persoalan aset di Kota Malang juga telah melampau target 300 persen berkat rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Yakni, Pemkot Malang harus menggunakan tim apresial dlm menentukan harga sewa.

Sedangkan terkait banyaknya jumlah aset yang tida terdata, ia akan segera memerintahkan pihak terkait untuk melakukan pendataan.

Adapun kendala mengenai pelaksanaan proses sertifikat aset milik Pemkot Malang tersebut, politisi Demokrat ini menjelaskan bahwa Kantor Pertanahan saat ini masih memprioritaskan penyelesaian sertifikat melalui program PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap).

"Prioritas mereka saat ini menyelesaikan yang masuk program PTSL. Karena masih terdapat beberapa objek tanah yang batasnya perlu diperjelas. Ke depan Pemkot Malang secara bertahap dan terus-menerus akan mengajukan persertifikatan di Kantor Pertanahan," pungkas dia.

Pewarta : Arifina Cahyati Firdausi
Editor : Yunan Helmy
Publisher : Sandi Alam
Sumber : Malang TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]bangkalantimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]bangkalantimes.com | marketing[at]bangkalantimes.com
Top