Banyak Sarana Prasana Permukiman yang Bermasalah, Barenlitbang akan Pertegas dengan Peraturan Wali Kota

Kepala Barenlitbang Kota Malang Erik Setyo Santoso (Pipit Anggraeni/ MalangTIMES).
Kepala Barenlitbang Kota Malang Erik Setyo Santoso (Pipit Anggraeni/ MalangTIMES).

BANGKALANTIMES, MALANG – Prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang didapatkan di setiap perumahan dan pemukiman menjadi sebuah kebutuhan dasar bagi masyarakat. 

Tapi sayangnya, masih banyak PSU di Kota Malang yang bermasalah. 

Baik fasilitas umum atau pun fasilitas sosial seperti penerangan jalan umum (PJU) hingga ruang terbuka hijau yang sering mendapat protes warga.

Tak ingin masalah itu berlarut, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Kota Malang, Erik Setyo Santoso menjelaskan pihaknya akan mempertegas aturan PSU melalui Rancangan Peraturan Walikota (Ranperwal). 

Karena selama ini, pangkal permasalahannya adalah belum diserahkannya PSU kepada pemerintah daerah senagaimana yang ditentukan.

"PSU belum termanfaatkan dengan baik, karena tidak tertibnya pelaksanaan penyerahan prasaran, sarana dan utilitas umum oleh pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah," katanya belum lama ini.

Menurutnya, hal itu juga tidak lepas dari belum jelasnya mekanisme penyerahan PSU itu sendiri. 

Sehingga Barenlitbang berencana membuat Ranperwal yang sifatnya mempertegas kembali pengelolaan PSU tersebut.

"Banyak sekali problematika yang timbul akibat belum jelasnya mekanisme penyerahan PSU ini. Permendagrinya ada, Perdanya juga ada tapi tentunya perlu 1 landasan yang lebih detail lagi untuk menjadi acuan. Salah satu kendala dalam penyerahan PSU ini coba kita uraikan," ujar Erik.

Dia menjelaskan, dampak belum jelasnya mekanisme penyerahan PSU di antaranya adalah  sering kali terjadi permasalahan aset. 

Karena belum adanya penyerahan PSU kepada Pemerintah Daerah.

Selain itu, lanjutnya, pada saat PSU itu dibangun sering kali tidak termonitoring atau terawasi dengan baik dan pada saat butuh pemeliharaan sering kali kemudian menjadi permasalahan karena sering belum diserahkan. 

Akibatnya, kebutuhan-kebutuhan masyarakat melalui PSU tersebut menjadi tertunda.

Demikian pula dengan fasum dan fasos atau PSU yang ditinggalkan oleh pengembang saat pembangunan telah usai. 

Akibatnya muncul kendala-kendala pada saat penyerahan PSU.

"Dengan terbitnya Peraturan Wali Kota terkait penyerahan PSU kepada Pemerintah Daerah Kota Malang diharapkan mempu menjawab dan memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi," tutup Erik.

Pewarta : Pipit Anggraeni
Editor : Heryanto
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Sumber : Malang TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]bangkalantimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]bangkalantimes.com | marketing[at]bangkalantimes.com
Top