Pembangunan Pengelolaan Limbah B3 di Surabaya Masih Sebatas Wacana

Wali Kota Risma bersama tim
Wali Kota Risma bersama tim

BANGKALANTIMES, SURABAYA – Hingga saat ini Kota Surabaya masih belum memiliki tempat khusus untuk pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Dua periode Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini belum ada realisasi nyata dari pembangunan.

Sehingga Detail Enginering Desain (DED) masih belum jelas. Pun demikian halnya dengan berapa anggaran yang diperlukan dari APBD.

Dan saat ini tindakan dari Risma hanya baru membentuk tim khusus dari berbagai instansi dan lembaga untuk merumuskan langkah-langkahnya. Tim khusus ini dikumpulkan oleh Wali Kota Risma di ruang sidang Wali Kota Surabaya, Selasa (15/5/2019).

Pada kesempatan itu, Wali Kota Risma menjelaskan latar belakang pentingnya pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3 itu. Ia mengaku sudah banyak rumah sakit yang mengeluh tentang pengelolaan limbah B3. Saat itu, ia langsung meminta kepada staf-stafnya untuk mendalami pengelolaan limbah B3 dan pengelolaannya seandainya dibangun di Surabaya. 

“Setelah kita dalami dan belajar, ternyata kita punya sister city dengan Kitakyushu, Jepang. Kota Kitakyushu ini memang yang paling berpengalaman dalam mengelola limbah B3,” kata Wali Kota Risma dalam pertemuan itu. 

Ia menjelaskan, Kota Kitakyusu ini sudah banyak membantu Pemkot Surabaya, termasuk dalam pembangunan TPA Benowo yang saat ini sudah menghasilkan tenaga listrik mencapai 2 mega watt dan tahun ini akan jadi 11 mega watt. Wali Kota Risma mengaku sudah bertemu Wali Kota Kitakyusu dan bersedia untuk mendampingi Pemkot Surabaya. “Peralatannya pun bisa beli dari Kitakyusu karena lebih murah dibanding lainnya,” ujarnya. 

Namun begitu, ada beberapa permasalahan  yang perlu diselesaikan bersama-sama sebelum melakukan pembangunan pengelolaan limbah B3. Menurut dia, pertama, masalah hukum tentang pengadaan alatnya karena barangnya akan impor dari luar negeri. Dalam masalah ini, Wali Kota Risma mengaku sudah berkoordinasi dengan Menkumham dan ternyata tidak masalah asalkan yang mengusulkan BUMD.

Sedangkan masalah kedua adalah pengelolaannya. Dalam hal ini, Wali Kota Risma mengaku bisa saja BUMD memakai PDAM Surya Sembada untuk mengelolanya, namun hal itu harus merubah Perda dan waktunya sangat lama. “Nah, masalah ketiga itu apakah bisa kita kerjasama dengan pihak ketiga. Itulah beberapa masalah yang harus kita hadapi bersama-sama,” ujarnya. 

Oleh karena itu, Wali Kota Risma mengaku sengaja mengundang dan mengumpulkan berbagai lembaga dan instansi itu untuk meminta tolong menyamakan persepsi, termasuk dari segi hukumnya demi pembangunan pengelolaan limbah B3 ini. “Terus terang kami tidak mampu kalau sendirian menyelesaikan maslah ini. Tapi kalau ini dibiarkan, akan menyebabkan masalah besar di kemudian hari, apalagi kita punya 59 rumah sakit dan 4.970 praktik dokter. Jadi, saya rasa ini sangat perlu, saya mohon kami dibantu,” harapnya. 

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Ery Cahyadi mengatakan tim khusus ini nantinya akan tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Wali Kota Surabaya. Tim ini terdiri dari perguruan tinggi, kejaksaan, kepolisian, kementerian dan beberapa dinas. “Nama-nama dari berbagai lembaga atau instansi itu sudah ada dan itu akan tertuang dalam SK Wali Kota. Tujuan tim ini sebenarnya untuk menyamakan persepsi dalam undang-undang,” imbuhnya.

Pewarta : M. Bahrul Marzuki
Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Sumber : Surabaya TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]bangkalantimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]bangkalantimes.com | marketing[at]bangkalantimes.com
Top