Segera Terapkan Perda HIV/AIDS, Pemkot Blitar Akan Studi Banding ke Banyuwangi

M.Muchlis, Kepala Dinkes Kota  Blitar.(Ist)
M.Muchlis, Kepala Dinkes Kota Blitar.(Ist)

BANGKALANTIMES, BLITAR – Kota Blitar tengah menggodog rencana pembuatan Peraturan Daerah untuk mengendalikan HIV/AIDS. Terobosan ini diambil agar virus mematikan tersebut tidak semakin mewabah di Kota Blitar.

Di tingkat legislatif, draft Ranperda tentang HIV/AIDS sudah disampaikan ke pimpinan dewan. Dan tahun ini sudah masuk pada Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Begitupun di tingkat eksekutif, rencananya Dinas Kesehatan Kota Blitar akan studi banding perda HIV/AIDS ke Kabupaten Banyuwangi.

“Studi banding ini sebagai bukti otentik bahwa Perda HIV/AIDS ini benar-benar diperlukan di Kota Blitar,” ucap Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar, M.Muchlis, Jumat (4/1/2019).

Banyuwangi dipilih sebagai lokasi studi banding karena Bumi Blambangan menjadi daerah yang sukses meminimalisir penyebaran HIV/AIDS. Perda ini juga tegas mengatur, dengan dicantumkannya sanksi bagi pihak yang terlibat dalam penyebaran HIV/AIDS.

Lewat  Perda ini Kabupaten Banyuwangi terbukti sukses mencegah penyebaran HIV/AIDS sejak dini. Perda ini mengatur seluruh tindakan pencegahan. Mulai dari monitoring, hingga penanganan terhadap penderita. Terutama pada anak-anak di bawah umur yang telah mengidap virus mematikan tersebut.

"Studi banding itu guna melengkapi khazanah Perda HIV/AIDS yang dalam proses penggodokan di Kota Blitar, Perda itu untuk mencegah dan mengendalikan HIV/AIDS di Kota Blitar,” tukasnya.

Lanjut dia menyampaikan, guna menanggulangi penyebaran HIV/AIDS sejauh ini Dinkes Kota Blitar gencar melakukan sosialisasi. Sementara bagi yang terserang virus HIV/AIDS, Dinkes memberikan pengobatan secara gratis.

“Guna mencegah penularan, kami masuk ke berbagai komunitas. Semisal komunitas waria, mereka kami dekati agar tidak terjadi penularan HIV/AIDS,” jelasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Anggota Komisi I DPRD Kota Blitar, M.Nuhan Eko Wahyudi, menerangkan bahwa draft Ranperda tentang HIV/AIDS sudah disampaikan ke pimpinan dewan dan tahun ini sudah masuk pada Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Setelah perda itu nanti disahkan, akan banyak program pengendalian HIV/AIDS. Salah satunya pasangan menikah di Kota Blitar wajib memiliki sertifikat bebas HIV/AIDS.

"Untuk yang akan menikah jika dipastikan terbebas dari HIV/AIDS tentunya bisa menekan penularan,” kata Nuhan.

Nuhan mencontohkan, bagi warga yang akan menikah, maka harus menjalani pemeriksaan HIV/AIDS terlebih dahulu. Selain warga yang akan menikah, pekerja tempat hiburan malam,Pekerja Seks Komersial (PSK) maupun waria juga harus melakukan pemeriksaan sampel darah. Sehingga diharapkan dengan adanya Perda ini, nantinya bisa menekan jumlah penderita HIV/AIDS di Kota Blitar.

“Seluruh yang berpotensi terkena HIV/AIDS akan diperiksa HIV/AIDS. Kita juga akan berkoordinasi dengan pemilik tempat hiburan malam, pekerja mereka akan kita tes. Harapan kami dengan Perda ini Kota Blitar bisa bebas dari HIV/AIDS, segala potensi-potensinya bisa kita cegah,” pungkasnya.

Dijelaskannya, Untuk diketahui,  penularan HIV/AIDS di Kota Blitar terbilang masih cukup tinggi. Terbukti setiap tahun selalu ada penderita baru. Data Dinkes setempat per Agustus 2018 setidaknya ditemukan 18 kasus HIV/AIDS baru. Sementara 2017 lalu,  ditemukan 29 kasus baru.(*)

Pewarta : Aunur Rofiq
Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Sumber : Blitar TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]bangkalantimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]bangkalantimes.com | marketing[at]bangkalantimes.com
Top